Peduli Literasi, Komunitas Literasi PENSIL kembali lagi dalam Sesi NGOPPI (Ngobrol Pikiran, Politik, dan Isu Sosial) Bincang Ideologi

Penulis: Ezra Yahya Sani

Editor: Deor Ric Dominggos

Dalam upaya memperkuat budaya literasi dan berpikir kritis di kalangan mahasiswa, Komunitas Literasi PENSIL kembali menggelar kegiatan rutin bertajuk NGOPI (Ngobrol Pikiran) dengan tema "Sejarah Ideologi Dunia." Acara ini berlangsung pada Kamis, 16 Oktober 2025, di Gajebo Prodi Kepemimpinan Kristen, Kampus II IAKN Tarutung, dan diikuti oleh sekitar dua puluh peserta yang hadir secara offline dengan antusias.

Kegiatan ini mengusung konsep Diskusi dan Bincang Santai, di mana suasana akrab berpadu dengan semangat intelektual. Mahasiswa dari berbagai program studi datang dengan semangat untuk bertukar pandangan dan memperdalam pemahaman mereka mengenai ideologi—sebuah topik yang sering kali dianggap berat, namun dikemas ringan dalam forum ini.

Sebagai pemantik, Deor ric Dominggos membuka diskusi dengan pertanyaan reflektif: "Apakah ideologi hanyalah sistem berpikir, atau justru cermin dari arah hidup manusia?" Pertanyaan tersebut sontak mengundang keheningan singkat sebelum memantik berbagai respons dan perdebatan hangat dari para peserta.

Dalam pemaparannya, Deor Ric menjelaskan perjalanan sejarah ideologi dunia mulai dari masa Yunani Kuno hingga abad modern. Ia menyoroti bagaimana gagasan-gagasan besar seperti Kapitalisme, Komunisme, dan Sosialisme telah membentuk cara manusia memandang kebebasan, kekuasaan, dan kemanusiaan. "Ideologi bukan hanya soal politik," ujarnya, "tetapi tentang bagaimana manusia memahami dirinya di tengah dunia yang selalu berubah."

Diskusi berlangsung dinamis. Beberapa peserta aktif mengajukan pertanyaan kritis, seperti bagaimana ideologi bisa memengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia, serta apa dampaknya terhadap kehidupan beragama dan pendidikan. Para peserta tidak hanya mendengar, tetapi juga berdialog, menantang, dan mempertanyakan ulang pemahaman mereka tentang dunia ideologis yang kompleks.

Kegiatan ini ditutup dengan refleksi bersama tentang pentingnya literasi ideologis di era modern. Bahwa literasi sejati bukan sekadar kemampuan membaca teks, melainkan juga kemampuan membaca realitas dan menafsirkan nilai-nilai yang membentuk kehidupan sosial. NGOPI kali ini menjadi bukti bahwa diskusi sederhana bisa menjadi ruang pembelajaran yang mendalam bila dilakukan dengan semangat terbuka dan rasa ingin tahu yang tinggi.

Dengan terselenggaranya kegiatan ini, Komunitas Literasi PENSIL menegaskan komitmennya untuk terus menumbuhkan budaya literasi di lingkungan kampus. Melalui diskusi, membaca, dan menulis, PENSIL berupaya mencetak generasi muda yang kritis, reflektif, dan berkarakter, serta mampu melihat dunia bukan hanya dari satu sudut pandang, melainkan dari berbagai lensa ideologis yang memperkaya cara berpikir manusia.

Sebagaimana disampaikan Deor Ric di akhir sesi, "Literasi bukan sekadar soal kata, tapi tentang bagaimana kita memahami dunia, lalu memutuskan sikap apa yang paling manusiawi di dalamnya."

Kapitalisme dan Mekanisme Penindasan Baru

Oleh: Deor Ric Jaddon Dominggos

Kapitalisme bukan sekadar sistem ekonomi; ia adalah mekanisme yang mempertahankan ketimpangan lewat cara-cara halus namun sistematis. Dengan dalih efisiensi dan kemajuan, sistem ini menjadikan manusia sekadar angka—tenaga murah, target produksi, statistik pertumbuhan.

Kemiskinan dalam kapitalisme bukan kecelakaan, tapi kebutuhan. Selalu ada yang harus dibayar murah agar yang lain bisa meraih untung besar. Outsourcing, kerja kontrak, jam kerja panjang tanpa perlindungan, hanyalah wajah baru dari bentuk penindasan lama—yang kini dikemas lebih elegan.

Dalam logika kapitalisme, nilai manusia ditentukan dari produktivitas dan daya jualnya. Bukan dari martabat, bukan dari kebutuhan hidup layak.

Photo resource: Pinterest

Kerja tak lagi tentang kontribusi, tapi tentang efisiensi. Maka muncul istilah "tenaga kerja murah"—sebuah kontradiksi yang menunjukkan bagaimana manusia direduksi menjadi sekadar angka biaya dalam laporan keuangan.

Kapitalisme juga menanamkan mitos: bahwa keberhasilan adalah hasil kerja keras semata. Padahal medan permainannya sejak awal timpang. Yang miskin dipaksa berlari di jalur rusak, sementara segelintir lainnya melaju di jalan tol yang dibangun oleh sistem. Selama kapitalisme tetap dominan, kesejahteraan akan jadi hak eksklusif, bukan keniscayaan kolektif.

Pekerja tidak lagi dipandang sebagai subjek, tetapi objek ekonomi. Mereka bekerja lebih lama, dengan jaminan lebih sedikit, untuk hasil yang semakin tidak sebanding.

Kapitalisme menciptakan kondisi di mana kelas pekerja terus berada di bawah, tidak hanya secara ekonomi tapi juga secara psikologis.  

Mereka dijejali narasi bahwa mereka miskin karena malas, bukan karena sistemnya timpang. Bahwa mereka gagal bukan karena ada ketidakadilan struktural, tapi karena kurang usaha. Inilah kekuatan kapitalisme: menjadikan korban merasa bersalah atas penindasan yang mereka alami.

Sementara itu, pemilik modal menikmati hasil dari kerja kolektif—tanpa harus berkeringat. Mereka duduk di puncak piramida, mengendalikan sumber daya, menentukan harga, mengatur distribusi, dan membentuk opini publik. Kapitalisme membuat segalanya terlihat alami, padahal sangat terstruktur. Yang kaya makin kaya bukan karena lebih baik, tapi karena sistem menjamin mereka tetap di atas.

Bahkan inovasi teknologi yang seharusnya memudahkan hidup, dalam kerangka kapitalisme justru memperdalam jurang. Otomatisasi menggantikan tenaga kerja, tanpa ada jaminan distribusi ulang kekayaan. Teknologi jadi alat efisiensi korporat, bukan alat emansipasi.

Kapitalisasi Pendidikan dan Konsep Bank Paulo Freire: Saat Ilmu Dijual, Kesadaran Dikunci

Oleh: Deor Ric Jaddon Dominggos

"Pendidikan sejati adalah tindakan pembebasan, bukan penjinakan."

– Paulo Freire

Di tengah sistem yang makin mengkapitalisasi hampir semua aspek kehidupan, pendidikan seharusnya menjadi ruang suci untuk pembebasan. Namun kenyataannya, pendidikan kini semakin mirip dengan pasar. Ilmu bukan lagi hak, tapi dagangan. Murid bukan lagi insan merdeka, tapi konsumen. Inilah wajah pendidikan saat kapitalisme menguasai ruang kelas.

Pendidikan yang Diperjualbelikan

Kapitalisasi pendidikan bisa dipahami sebagai proses ketika pendidikan berubah fungsi—dari hak dasar menjadi komoditas. Akses terhadap ilmu kini ditentukan oleh kemampuan ekonomi. Kampus-kampus membuka kelas paralel bukan karena kebutuhan akademik, tapi demi menampung lebih banyak “pasar”. Sertifikat, akreditasi, bahkan gelar, dijual dengan harga tertentu. Pendidikan akhirnya lebih mirip investasi, bukan proses pencarian makna.

Konsep Bank Paulo Freire: Murid sebagai Tabungan

Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan revolusioner asal Brasil, menggambarkan pendidikan tradisional sebagai “Banking Concept of Education”. Dalam konsep ini, guru diposisikan sebagai pemilik kebenaran, sedangkan murid hanyalah tempat menyetor informasi. Tidak ada dialog. Tidak ada ruang kritis. Hanya transfer satu arah.

"Semakin banyak siswa menerima isi dari guru, semakin sedikit mereka mengembangkan kesadaran kritis. Mereka menjadi wadah yang harus diisi."

– Freire

Kapitalisme dan Konsep Bank: Dua Sisi Mata Uang yang Sama

Yang menarik, konsep bank Freire ini ternyata sangat paralel dengan logika kapitalisasi pendidikan. Dua-duanya bertumpu pada sistem yang menekan kesadaran, mematikan daya kritis, dan membungkam dialog.

Saat Ilmu Jadi Transaksi, Kesadaran Menjadi Korban

Sistem pendidikan kita hari ini sedang bergerak ke arah yang mengkhawatirkan. Ketika proses belajar dijalankan hanya demi nilai, ketika sekolah dihargai karena akreditasi dan bukan karena keberpihakan pada siswa, maka di situlah pendidikan telah kehilangan jiwanya.

Kapitalisasi dan konsep bank sama-sama menjadikan pendidikan sebagai alat reproduksi sosial: membentuk individu agar tunduk pada sistem, bukan mempertanyakannya. Yang lahir bukan pembebas, tapi pekerja patuh. Bukan pemikir kritis, tapi pelaku transaksional.

Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Pendidikan perlu dikembalikan ke ruh awalnya: membebaskan manusia dari kebodohan struktural dan ketidakadilan sosial. Ruang kelas harus menjadi arena dialog, bukan pasar. Murid perlu ditempatkan sebagai subjek yang berpikir, bukan hanya penyimpan hafalan.

"Karena sejatinya, pendidikan yang membebaskan bukan yang membuatmu patuh terhadap sistem, tapi yang membuatmu mempertanyakan kenapa sistem itu ada."

Penutup

Kapitalisasi pendidikan dan konsep bank Freire adalah cermin dari sistem yang lebih besar: sistem yang tidak ingin manusia sadar. Maka melawan keduanya bukan hanya soal reformasi sekolah, tapi soal menumbuhkan kembali kesadaran kolektif bahwa pendidikan adalah hak, bukan produk.

Ilmu bukan untuk dijual. Kesadaran bukan untuk ditukar.

Kapitalisme Ekstraktif: Ancaman Nyata Bagi Tanah Surga Raja Ampat

Oleh: Deor Ric Dominggos

Di ujung timur Indonesia, tersembunyi permata alam yang dikenal dunia: Raja Ampat. Dengan gugusan pulau-pulau kecil yang eksotis dan kekayaan hayati laut yang belum tertandingi, Raja Ampat menjadi simbol keagungan ciptaan dan warisan ekologis yang tak ternilai. Namun kini, ancaman datang bukan dari luar negeri, melainkan dari dalam negeri sendiri—dalam bentuk eksploitasi tambang yang menyaru sebagai pembangunan. Inilah wajah kapitalisme ekstraktif: sistem ekonomi yang mengedepankan keuntungan modal dengan mengorbankan lingkungan hidup dan masyarakat lokal. Dalam konteks Raja Ampat, kapitalisme ekstraktif hadir lewat praktik pertambangan yang mengancam ruang hidup masyarakat adat dan keberlangsungan ekosistem global.

Kapitalisme Ekstraktif: Definisi dan Watak Aslinya

Kapitalisme ekstraktif adalah bentuk kapitalisme yang beroperasi dengan cara mengeruk sumber daya alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan dampak sosial maupun ekologi. Sistem ini tidak hanya rakus terhadap alam, tapi juga seringkali bersifat kolonial: meminggirkan suara komunitas lokal dan menempatkan modal sebagai aktor dominan dalam pengambilan keputusan. Watak kapitalisme ekstraktif selalu memiliki pola: perusahaan besar masuk, izin diperoleh lewat celah hukum atau politik, sumber daya dikeruk, masyarakat lokal dikorbankan, dan keuntungan mengalir ke pusat kekuasaan.

Raja Ampat dan Kapitalisme Tambang

Kasus yang terjadi di Raja Ampat—terutama terkait rencana eksplorasi tambang di Pulau Kawe dan Pulau Gag—menunjukkan bagaimana sistem kapitalisme ekstraktif bekerja di wilayah yang seharusnya dilindungi. Pulau-pulau ini tidak hanya bagian dari kawasan konservasi dunia, tapi juga ruang hidup masyarakat adat Maya. Ironisnya, izin tambang tetap diberikan dengan dalih investasi dan pembangunan ekonomi. Padahal, pembangunan yang dimaksud adalah bentuk penghancuran sistemik atas ekosistem dan budaya lokal. Penolakan dari masyarakat adat, aktivis lingkungan, hingga akademisi tidak mampu menghentikan derasnya arus modal dan kebijakan yang berpihak pada investor.

Dampak Lingkungan dan Sosial

Praktik pertambangan di wilayah seperti Raja Ampat tidak bisa dianggap biasa. Karang-karang yang membutuhkan ratusan tahun untuk tumbuh dapat hancur hanya dalam hitungan minggu karena sedimentasi dan limbah tambang. Spesies laut endemik dan ekosistem mangrove terancam punah. Tak hanya itu, dari sisi sosial, masyarakat adat menghadapi risiko kehilangan tanah ulayat, mata pencaharian, hingga identitas budaya yang terikat pada ruang hidup mereka. Perlawanan mereka kerap dibungkam dengan pendekatan represif atau dikaburkan dengan janji-janji pembangunan.

Kapitalisme Ekstraktif: Kolonialisme Gaya Baru

Dalam kasus Papua—termasuk Raja Ampat—kapitalisme ekstraktif tidak bisa dilepaskan dari konteks kolonialisme internal. Ketimpangan relasi kuasa antara pusat dan daerah menciptakan ruang bagi praktik eksploitasi yang tak adil. Masyarakat Papua berulang kali menjadi objek, bukan subjek pembangunan. Mereka hanya diberi 'jatah penderitaan' sementara kekayaan alam mereka dinikmati di luar pulau. Ini adalah bentuk kolonialisme gaya baru yang membungkus keserakahan dengan jargon investasi dan pembangunan.

Kesimpulan: Saatnya Menolak dan Melawan

Kapitalisme ekstraktif bukan sekadar sistem ekonomi, tapi ideologi yang mengorbankan lingkungan demi laba. Raja Ampat tidak boleh menjadi korban berikutnya. Sudah saatnya kita menolak praktik pertambangan di kawasan konservasi dan memperjuangkan pembangunan yang berbasis keberlanjutan, keadilan sosial, serta penghormatan pada hak-hak masyarakat adat. Jika tidak, kita akan menjadi generasi yang menyaksikan kehancuran surga karena diam dalam kapitalisme yang rakus.

#saverajaampat

#savepapua

Kontradiksi antara Revitalisasi Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas manusia.

 Oleh: Onesimus Suwala

Papua merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Menurut Badan Pusat statistik enam provinsi di Papua  berada di urutan 1-6 dari bawah, dimana  Provinsi Papua Pegunungan mendapat reting 16,56% angka kemiskinan atau 365,43 ribu jiwa penduduk miskin; Provinsi Papua Selatan mendapatkan reting 17,44% angka kemiskinan atau 92,20 ribu jiwa penduduk miskin; Provinsi Papua mendapatkan reting 14,26% angka kemiskinan atau 915.150 Jiwa Penduduk Miskin; Provinsi Papua Tengah dengan angka 29,76% atau 308.480 jiwa penduduk miskin; Sementara Provinsi Papua Barat dengan angka 21,66% atau 110.160 jiwa penduduk miskin, dan Provinsi Papua Barat Daya dengan angka 102,27 ribu jiwa penduduk miskin.

Hal ini kemudian menjadi latar belakang pemerintah pusat membuat kebijakan transmigrasi lokal dengan tujuan revitalisasi. Revitalisasi yang dimaksud adalah dengan tujuan upaya pertumbuhan ekonomi.

Melihat dari arti itu tentu ini kontradiksi dengan  kebutuhan yang  berfokus pada Upaya Peningkatan Kualitas Manusia, sebab problem Papua hari ini  adalah Kualitas Manusia.

Titik kontradiksi, antaranya:

1. Revitalisasi Infrastruktur atau Wilayah

Berarti memperbarui atau menghidupkan kembali suatu wilayah atau infrastruktur agar lebih fungsional dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, proyek revitalisasi sering kali membutuhkan anggaran besar dan mengorbankan ruang sosial atau lingkungan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kesejahteraan masyarakat.

Kontradiksi:

• Revitalisasi fisik (seperti renovasi kota) bisa memaksa masyarakat lokal keluar dari wilayah tersebut karena biaya hidup meningkat (gentrifikasi).

• Proyek revitalisasi sering kali fokus pada aspek estetika dan investasi properti, tetapi mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sering kali mengutamakan produktivitas dan efisiensi, yang berpotensi mengorbankan investasi dalam pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dll.). Proyek revitalisasi yang terlalu fokus pada infrastruktur dapat mengalihkan dana dari investasi di sektor yang lebih penting bagi kualitas manusia.

Kontradiksi:

• Fokus pada pembangunan fisik dapat menciptakan kesenjangan sosial jika tidak diiringi dengan kebijakan yang mendukung pengembangan manusia.

• Pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan tenaga kerja lokal dapat membuat masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat langsung.

3. Kualitas Manusia 

Peningkatan kualitas manusia mencakup pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja. Namun, jika revitalisasi dan pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi makro, pembangunan manusia bisa terabaikan.

Kontradiksi:

• Program revitalisasi yang tidak inklusif akan meminggirkan masyarakat yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan.

• Revitalisasi yang memprioritaskan investasi dan pariwisata dapat menyebabkan degradasi nilai budaya lokal, yang penting untuk identitas masyarakat.

Maka Untuk Mengatasi Kontradiksi tersebut Solusi yang bisa di tawarkan adalah:

1. Revitalisasi Berbasis Komunitas.

Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi agar mereka mendapatkan manfaat langsung.

2. Kebijakan Ekonomi Inklusif.

Pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada pengembangan manusia, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Menyeimbangkan antara pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal, serta.

4. Pengakuan Legal atas Hak Tanah

Sertifikat hak atas tanah memberikan pengakuan resmi dari negara terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Tanpa sertifikat, tanah adat rentan terhadap klaim pihak luar seperti perusahaan, pemerintah, atau individu yang ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan ekonomi.

Kesimpulannya, agar tidak terjadi kontradiksi, revitalisasi harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan manusia secara seimbang serta  memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat.

Urgensi Program Transmigrasi ke Papua: Menciptakan Keseimbangan atau Memperburuk Kesenjangan?

Penulis : Derek Marshall. D. Seo

1. Pengertian Transmigrasi dan Fokus di Papua

Transmigrasi merupakan program pemerintah untuk memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang lebih jarang penduduknya, seperti Papua. Dengan tujuan meratakan pembangunan dan mengurangi ketimpangan antar daerah, program ini telah diterapkan sejak era Orde Baru, dengan harapan menciptakan pusat-pusat ekonomi baru di wilayah yang kurang berkembang. Namun, penerapan program ini di Papua memunculkan sejumlah masalah dan kontroversi karena sensitifitas sosial, budaya, dan politik yang ada di sana.

2. Urgensi Program Transmigrasi ke Papua

Papua, dengan segala keanekaragaman budaya dan sumber daya alamnya, menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan transmigrasi. Program ini dianggap sebagai salah satu solusi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah Indonesia, di mana Papua sering kali tertinggal dalam hal akses infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup. Pembangunan yang dilakukan melalui transmigrasi diharapkan bisa mempercepat pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua dan membuka peluang ekonomi baru bagi daerah-daerah yang terpencil.

Namun, urgensi program transmigrasi ke Papua tidak hanya bergantung pada aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan politik. Salah satu tantangan besar adalah bagaimana program ini bisa disesuaikan dengan dinamika lokal tanpa menambah ketegangan atau memicu konflik lebih lanjut.

3. Dampak Sosial dan Budaya di Papua

Transmigrasi ke Papua telah menimbulkan reaksi keras dari berbagai kelompok masyarakat Papua. Sebagai daerah dengan masyarakat adat yang sangat menjunjung tinggi kearifan lokal dan identitas budaya, kedatangan transmigran, terutama dari luar Papua, dianggap mengancam eksistensi budaya mereka. Isu identitas, hak atas tanah, dan ketidakadilan sosial semakin memperburuk ketegangan antara penduduk asli dan transmigran. Banyak orang Papua merasa terpinggirkan dalam proses pembangunan, yang lebih sering menguntungkan kelompok pendatang.

4. Konflik Sosial dan Politik  

Selain dampak budaya, program transmigrasi ke Papua juga memicu ketegangan sosial. Penduduk asli yang merasa tergeser dari tanah adat mereka sering kali terlibat dalam protes dan gerakan perlawanan. Konflik ini juga bersinggungan dengan isu-isu politik yang lebih besar, seperti otonomi khusus Papua dan perjuangan untuk mendapatkan hak-hak lebih luas dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka.

5. Dampak Positif dan Negatif Transmigrasi di Papua

Dampak positif yang diharapkan dari transmigrasi di Papua adalah terciptanya pusat ekonomi baru yang bisa meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat setempat. Namun, ini hanya akan tercapai jika program transmigrasi berjalan dengan memperhatikan keterlibatan aktif masyarakat asli dan keberlanjutan lingkungan. Di sisi lain, dampak negatif yang perlu diwaspadai termasuk :

•Kerusakan Lingkungan :

Pembukaan lahan untuk pemukiman dan pertanian dapat merusak ekosistem Papua yang kaya akan biodiversitas.

•Perpecahan Sosial :

Ketegangan antara penduduk asli dan transmigran bisa semakin memperburuk hubungan antar kelompok, memperburuk konflik yang sudah ada.

6. Kesimpulan

Program transmigrasi ke Papua memiliki potensi untuk membantu pemerataan pembangunan di wilayah yang kurang berkembang, namun dalam konteks Papua, program ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Keterlibatan masyarakat asli dalam proses perencanaan, perhatian terhadap aspek sosial dan budaya, serta penghormatan terhadap hak-hak adat sangat penting untuk memastikan program transmigrasi memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak, tanpa memperburuk konflik yang sudah berlangsung lama.

Bagaimana pendapat kalian tentang Program Transmigrasi ke Papua? Untuk berbagi pendapat dan pandangan Anda tentang dampak program transmigrasi ini terhadap Papua, silahkan tuangkan komentar kalian.

Menelisik Kembali Sejarah dan Peran Kaum Muda Dalam Mencetuskan Sumpah Pemuda

Halo, PENSIL disini dan salam literasi👆

Dengan topik diskusi " Menelisik kembali sejarah dan peran kaum pemuda dalam mencetuskan SUMPAH PEMUDA. Kami dari komunitas Weare Pensil mencoba menggali kembali spirit pemuda pada masa itu dan mengaitkan bagimana relevansi nya terhadap pemuda di era ini. Dimana kita tahu bahwa organisasi kepemudaan merupakan alat atau senjata yang paling efektif untuk pemuda untuk tetap bergerak dan memberikan kontribusi dalam mengawal kebijakan kebijakan kampus serta kebijakan pemerintah di gemparan era digitalisasi per hari ini.

Ada beberapa point penting yang menjadi bahan diskusi kami bersama, dimulai dari bg May Luther Dewanto Sinaga salah satu mantan ketua organisasi (GMKI) PSS. Beliau menggambarkan bahwa mahasiswa itu memiliki 3 ciri khusus :

1. Mahasiswa daun

Dimana bisa kita lihat bahwa daun merupakan adalah unsur yang paling rentan dan gampang untuk jatuh. Contoh nya di terpa angin, badai,hujan dan sebagainya

2. Mahasiswa ranting

Kita bisa bayangkan bahwa ranting merupakan tipikal pemuda yang sedikit tangguh tapi masih memiliki celah untuk jatuh. Contoh nya, jika ranting sebuah pohon itu sudah busuk maka dia akan jatuh dengan sendirinya.

3. Mahasiswa akar

Kenapa disebut sebagai akar, karana akar menjadi sebuah konseptor yang tidak perlu terlihat tetapi paling berperan serta lebih banyak memberikan kontribusi dalam penguatan daun serta ranting dalam sebuah pohon.

Kemudian dilanjutkan oleh Bung Garson Marhaenis salah satu mahasiswa yang aktif dalam organisasi mahasiswa menyebutkan bahwa seorang pemuda itu layak di katakan menjadi seorang aktivis yang menjaga spirit dan nilai nilai daripada sumpah pemuda itu sendiri adalah mereka mereka yang berani melebur dengan rakyat yang termarjinalkan, yang hak hak nya perlu kita suarakan dan di perjuangan kan.

Dilanjut dengan bg Dian Purba salah satu dosen di kampus kami yang melihat bahwa pendidikan itu menjadi tembok tembok yang besar atau sebagai penghalang untuk menjaga nilai nilai dan spirit sumpah pemuda itu sendiri dalam lingkungan kampus per hari ini. Beliau juga menegaskan bahwa kaum pemuda itu adalah mereka yang tetap konsisten untuk membaca, diskusi, dan menulis.

Beliau juga menyampaikan  bahwa yang paling di takuti pemerintahan itu ialah sebuah tulisan contohnya puisi puisi dari Wiji Thukul, WS Rendra. Tidak lupa juga kami civitas keluarga dari Komunitas PENSIL mengucapkan Terimkasih atas sumbangan bukunya, semoga bermanfaat banyak untuk komunitas ini

Kami juga tidak lupa mengucapkan Terimkasih atas atensi teman teman yang hadir dalam kegiatan ini.

Salam literasi👆