Oleh: Onesimus Suwala
Papua merupakan daerah dengan angka kemiskinan yang sangat tinggi dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Menurut Badan Pusat statistik enam provinsi di Papua berada di urutan 1-6 dari bawah, dimana Provinsi Papua Pegunungan mendapat reting 16,56% angka kemiskinan atau 365,43 ribu jiwa penduduk miskin; Provinsi Papua Selatan mendapatkan reting 17,44% angka kemiskinan atau 92,20 ribu jiwa penduduk miskin; Provinsi Papua mendapatkan reting 14,26% angka kemiskinan atau 915.150 Jiwa Penduduk Miskin; Provinsi Papua Tengah dengan angka 29,76% atau 308.480 jiwa penduduk miskin; Sementara Provinsi Papua Barat dengan angka 21,66% atau 110.160 jiwa penduduk miskin, dan Provinsi Papua Barat Daya dengan angka 102,27 ribu jiwa penduduk miskin.
Hal ini kemudian menjadi latar belakang pemerintah pusat membuat kebijakan transmigrasi lokal dengan tujuan revitalisasi. Revitalisasi yang dimaksud adalah dengan tujuan upaya pertumbuhan ekonomi.
Melihat dari arti itu tentu ini kontradiksi dengan kebutuhan yang berfokus pada Upaya Peningkatan Kualitas Manusia, sebab problem Papua hari ini adalah Kualitas Manusia.
Titik kontradiksi, antaranya:
1. Revitalisasi Infrastruktur atau Wilayah
Berarti memperbarui atau menghidupkan kembali suatu wilayah atau infrastruktur agar lebih fungsional dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Namun, proyek revitalisasi sering kali membutuhkan anggaran besar dan mengorbankan ruang sosial atau lingkungan, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka pendek dan kesejahteraan masyarakat.
Kontradiksi:
• Revitalisasi fisik (seperti renovasi kota) bisa memaksa masyarakat lokal keluar dari wilayah tersebut karena biaya hidup meningkat (gentrifikasi).
• Proyek revitalisasi sering kali fokus pada aspek estetika dan investasi properti, tetapi mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.
2. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi sering kali mengutamakan produktivitas dan efisiensi, yang berpotensi mengorbankan investasi dalam pembangunan manusia (pendidikan, kesehatan, dll.). Proyek revitalisasi yang terlalu fokus pada infrastruktur dapat mengalihkan dana dari investasi di sektor yang lebih penting bagi kualitas manusia.
Kontradiksi:
• Fokus pada pembangunan fisik dapat menciptakan kesenjangan sosial jika tidak diiringi dengan kebijakan yang mendukung pengembangan manusia.
• Pembangunan infrastruktur tanpa memperhatikan kebutuhan tenaga kerja lokal dapat membuat masyarakat setempat tidak mendapatkan manfaat langsung.
3. Kualitas Manusia
Peningkatan kualitas manusia mencakup pendidikan, kesehatan, dan keterampilan kerja. Namun, jika revitalisasi dan pertumbuhan ekonomi hanya berfokus pada aspek fisik dan ekonomi makro, pembangunan manusia bisa terabaikan.
Kontradiksi:
• Program revitalisasi yang tidak inklusif akan meminggirkan masyarakat yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan.
• Revitalisasi yang memprioritaskan investasi dan pariwisata dapat menyebabkan degradasi nilai budaya lokal, yang penting untuk identitas masyarakat.
Maka Untuk Mengatasi Kontradiksi tersebut Solusi yang bisa di tawarkan adalah:
1. Revitalisasi Berbasis Komunitas.
Melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan revitalisasi agar mereka mendapatkan manfaat langsung.
2. Kebijakan Ekonomi Inklusif.
Pertumbuhan ekonomi harus didasarkan pada pengembangan manusia, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan.
3. Pembangunan Berkelanjutan
Menyeimbangkan antara pembangunan fisik, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan serta budaya lokal, serta.
4. Pengakuan Legal atas Hak Tanah
Sertifikat hak atas tanah memberikan pengakuan resmi dari negara terhadap tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Tanpa sertifikat, tanah adat rentan terhadap klaim pihak luar seperti perusahaan, pemerintah, atau individu yang ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan ekonomi.
Kesimpulannya, agar tidak terjadi kontradiksi, revitalisasi harus dilakukan dengan pendekatan holistik yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan manusia secara seimbang serta memperhatikan hak-hak masyarakat adat setempat.
